Kajian Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

23-06-2007

 

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 11   TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

 

Menimbang   :     a    bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kota Kediri berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;[I1] 

  1. bahwa kewenanganpenyelenggaraan pendidikan di Kota Kediri dilaksanakan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai usaha mewujudkan Kota Kediri sebagai Kota Pendidikan;
  2. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Kediri diarahkan untuk mewujudkan upaya peningkatan sumber daya manusia yang memiliki daya saing global;
  3. [I2] bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan .

 

Mengingat     :     1.      Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Llingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);[I3] 

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
  14. Keputusan Menteri Agama RI. No 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
  15. Keputusan Menteri Agama RI. No 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
  16. Keputusan Menteri Agama RI. No 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
  17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2000 Nomor 1 Seri D);
  18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan     :     PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerahini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kota Kediri.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
  3. Walikota adalah Walikota Kediri.
  4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
  5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
  6. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Kediri.
  7. Warga Kota adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kota Kediri dan tercatat sebagai penduduk Kota Kediri.
  8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan transformasi ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, ketrampilan dan kecakapan hidup lainnya melalui proses pembelajaran.
  10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
  13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
  15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
  16. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
  17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  18. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
  19. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Madrasah Diniyah (MADIN).
  20. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
  21. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  22. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
  24. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
  25. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
  26. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  27. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
  28. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
  29. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
  30. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
  31. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
  32. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
  33. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
  34. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
  35. Madrasah Diniyah adalah pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan non formal yang memberikan pendidikan agama islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah atau pendidikan formal.
  36. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  37. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  38. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan[I4] .
  39. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
  40. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
  41. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
  42. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
  43. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  44. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  45. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non-komersial.
  46. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
  47. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
  48. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  49. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  50. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
  51. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
  52. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
  53. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

 

 

 

BAB II

FUNGSI, TUJUAN DAN KAIDAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

 

(1)      Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

(2)      Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat, sejalan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.

(3)      Penyelenggaraan Pendidikan Menengah berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap, serta keindahan dan harmoni yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.

(4)      Pendidikan Menengah Kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik, menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja sejalan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.

(5)      Pendidikan nonformal dan informal berfungsi sebagai pengganti, penambahan, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(6)      Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.[I5] 

(7)      Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada peserta didik karena mengalami hambatan masalah ekonomi atau penyandang masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

 

 

 

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

 

(1)      Penyelenggaraan pendidikan formal bertujuan :

  1. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional;
  2. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik sesuai masa pertumbuhannya; dan
  3. membentuk manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wirausaha, dan memberikan bekal kompetensi keahlian atau kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

(2)      Penyelenggaraan pendidikan non formal bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecakapan hidup, ketrampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu serta dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(3)      Pendidikan informal bertujuan memberikan keyakinan, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Bagian Ketiga

Kaidah

Pasal 4

 

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah demokrasi, keadilan, keterbukaan, keteladanan, keunggulan, kebersamaan dan tidak diskriminasi.[I6] 

 

 

 

BAB III

BENTUK DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Formal dan Non Formal

Pasal 5

 

(1) PAUD diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam bentuk :

  1. satuan PAUD pada jalur pendidikan formal meliputi TK, RA, BA, TKLB atau bentuk lain yang sederajat;
  2. bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal meliputi KB, TPA atau bentuk lain yang sederajat;
  3. pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB, dan bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak; dan
  4. penyelenggaraan TPA, KB, atau bentuk lain yang sederajat dapat diintregasikan dengan program layanan lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas layanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.

(2)    Pendidikan Dasar berbentuk SD, MI, SDLB dan bentuk lain yang sederajat, serta SMP, MTs, SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.

(3)    Pendidikan Menengah berbentuk SMA, MA, SMK, SMALB dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

 

 

Pasal 6

 

(1)    Pendidikan non formal dapat berbentuk :

  1. Lembaga Kursus;
  2. Lembaga Pelatihan;
  3. Kelompok Belajar;
  4. Madrasah Diniyah;
  5. Majelis Taklim;
  6. Pondok Pesantren;
  7. Taman Pendidikan Al-Qur’an ( TPQ); dan/atau
  8. Bentuk lain yang sejenis.

 

(2) Program pendidikan non formal meliputi :

  1. Pendidikan Kecakapan Hidup;
  2. PAUD;
  3. Pendidikan Kepemudaan;
  4. Pendidikan Pemberdayan Perempuan;
  5. Pendidikan Keaksaraan;
  6. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja;
  7. Pendidikan Kesetaraan;
  8. Pendidikan Keagamaan; dan/atau
  9. Pendidikan sejenis lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

 

 

Bagian Kedua

Pendidikan Informal

Pasal 7

 

(1)      Pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan termasuk pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama/masyarakat adat, pendidikan oleh media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan hiburan, pendidikan sosial dan budaya melalui interaksi dengan masyarakat, pendidikan alam melalui interaksi dengan alam, dan lain-lain pendidikan yang tidak termasuk dalam jalur formal dan non formal.[I7] 

(2)      Pemerintah Daerah dapat melarang penyampaian informasi atau hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan/atau tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Bagian Ketiga

Penghargaan Hasil Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 8

 

(1)      Hasil pendidikan non formal dan informal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

(2)      Proses penilaian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(3)      Proses penilaian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui semua ujian yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan untuk dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(4)      Hasil Belajar peserta didik pada pendidikan non formal dan informal yang disamakan dengan hasil belajar pendidikan formal atau pendidikan non formal[I8]  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendaftarkan pada satuan pendidikan formal atau non formal pada jenjang yang lebih tinggi.

 

 

 

BAB IV

SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 9

 

(1)      Pendirian satuan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang sesuai dengan kewenangannya. [I9] 

(2)      Pendirian satuan pendidikan menengah, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

(3)      Pendirian satuan pendidikan non formal, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

(4)      Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang.

(5)      Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama[I10]  sesuai dengan kewenangannya, setelah dilaksanakan evaluasi.

(6)      Setiap satuan pendidikan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus mengajukan permohonan ijin kepada walikota.

 

 

 

Bagian Kedua

Syarat-syarat Perolehan Izin

Pasal 10

 

(1)      Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi:

  1. kurikulum dan silabus;
  2. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  4. jumber pembiayaan untuk kelangsungan program;
  5. pendidikan sekurang-kurangnya 1 tahun akademik berikutnya;
  6. sistem evaluasi dan sertifikasi; serta
  7. manajemen dan proses pendidikan.

(2)      Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

(3)      Syarat manajemen dan proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup:

  1. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
  2. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
  3. perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  4. jarak satuan pendidikan yang diusulkan di tengah klaster satuan pendidikan sejenis; dan
  5. kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan yang ada.

 

 

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 11

 

(1)       PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memiliki satu satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan satu satuan pendidikan yang bertaraf internasional.[I11] 

(2)       Masing-masing satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusionalnya masing-masing dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimum dan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.

(3)       Setiap satuan pendidikan wajib memberikan layanan pembelajaran agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama secara proporsional.

(4)       Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), danayat (2) dilakukan masing-masing satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah / Madrasah.

(5)       Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 12

 

(1)   Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Departemen Agama[I12]  sesuai kewenangannya.

(2)   Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas izin Pemerintah Daerah, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada Badan Penyelenggara dan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama.[I13] 

(3)   Satuan pendidikan yang mendapatkan dana subsidi dari Pemerintah dan/atau masyarakat wajib mempertanggungjawabkan dana subsidi tersebut dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama dan badan penyelenggara.

 

 

 

BAB V

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 13

 

(1)      Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan memiliki hak untuk :

  1. mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan secara layak untuk memperoleh standar kompetensi kelulusan tertentu;
  2. mendapatkan pelayanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh pendidik yang seagama;
  3. mengikuti kegiatan-kegiatan[I14]  ekstrakurikuler yang diminatinya;
  4. pindah program kejuruan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
  5. mendapatkan beasiswa dan/atau subsidi pendidikan;
  6.    mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman selama berlangsungnya proses pembelajaran;dan
  7. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

(2)      Peserta Didik memiliki kewajiban untuk :

  1. mematuhi atau mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
  2. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. ikut menanggung biaya penyelenggarakan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dalam rangka mewujudkan kompetensinya;dan
  5. menjaga nama baik sekolah / madrasah dan menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela.

(3)      Bagi setiap peserta didik, dilarang untuk :

  1. meninggalkan sekolah / madrasah selama jam sekolah / madrasah, kecuali karena alasan khusus, kegiatan sekolah/madrasah yang untuk itu harus dengan sepengetahuan guru pembina;
  2. melakukan tindakan yang tidak terpuji; dan
  3. mengikuti atau melaksanakan kegiatan politik praktis di dalam lingkungan sekolah / madrasah

(4) Ketentuan pelaksanaan pembebasan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur[I15]  pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(5)   Bagi Peserta Didik yang memperoleh penghargaan tingkat nasional dan/atau internasional diberikan penghargaan khusus dari Pemerintah Daerah.

 

[I16] 

Bagian Kedua

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 14

 

(1)      Penerimaan peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

(2)      Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kemampuan intelektual.

(3)      Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah yang mendapat subsidi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi dan kemampuan intelektual.

(4)      Warga Kota mendapatkan prioritas dalam proses penerimaan peserta didik di daerah.

(5)      Anggota komite sekolah / madrasah, organisasi orang tua peserta didik, dewan pendidikan, institusi pemerintah, dan pemerintah daerah yang menangani pendidikan, serta pihak lain yang terkait dan yang tidak terkait dengan satuan pendidikan dasar atau menengah secara perseorangan ataupun kolektif tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan penerimaan peserta didik satuan pendidikan dasar atau menengah, secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin terlaksananya penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).[I17] 

(6)      Dalam hal jumlah calon peserta didik pendidikan dasar yang melebihi daya tampung suatu[I18]  satuan pendidikan, maka satuan pendidikan melakukan seleksi calon peserta didik atas dasar prestasi akademik, umur dan kemudahan akses fisik calon peserta didik ke satuan pendidikan[I19]  atau berdasarkan prestasi non akademik lainnya.

(7)      Seleksi penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan[I20]  didasarkan pada hasil evaluasi belajar dan/atau ditambah seleksi lain sesuai kompetensi terhadap kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan atau berdasarkan prestasi non akademik lainnya.

(8)      Demi[I21]  efektifitas dan peningkatan kualitas, secara bertahap daya tampung jumlah peserta didik yang diterima per kelas untuk jenjang pendidikan dasar atau yang sederajat dan pendidikan menengah atau yang sederajat ditetapkan batas maksimalnya.

(9)      Pengaturan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) dan penetapan batas maksimum jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (8) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

BAB VI

WAJIB BELAJAR

Pasal 15

 

(1)      Wajib belajar diselenggarakan pada SD, MI, SDLB, Paket A, SMP, MTs, SMPLB, dan Paket B, dan bentuk lain yang sederajat.

(2)      Pengelolaan dan pendanaan satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

(3)      Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun peraturan lain yang berlaku.

 

 

Pasal 16

 

(1)      Setiap warga kota yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti wajib belajar.

(2)      Setiap warga kota yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib[I22]  mengikuti wajib belajar pada pendidikan dasar.

(3)      Peserta didik wajib belajar yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun yang belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus di luar tanggungan pemerintah daerah.[I23] 

 

[I24] 

Pasal 17

 

(1)      Orang tua / wali yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan dasar yang dipilihnya.

(2)      Pemerintah daerah dapat menetapkan wajib belajar bagi anak berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun pada pendidikan di atas pendidikan dasar.

 

 

Pasal 18

 

(1)      Pemerintah daerah berkewajiban menganggarkan dan merencanakan pentahapan penuntasan wajib belajar sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2)      Penetapan[I25]  penuntasan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

(3)      Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan wajib belajar.

(4)      Pemerintah daerah melakukan evaluasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar.

(5)      Pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah atau wajib belajar 12 tahun berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya[I26]  tahun 2010.

 

 

Pasal 19

 

(1)      Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar.

(2)      Masyarakat berhak :

  1. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar; dan
  2. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar.

 

 

 

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 20

 

(1)      Setiap satuan pendidikan wajib[a27]  memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas, teratur dan berkelanjutan.

(2)      Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium / bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang UKS,[a28]  ruang MCK, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang / tempat lain yang diperlukan menunjang proses pembelajaran yang berkualitas, teratur dan berkelanjutan.

(3)      Jumlah, jenis dan luas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus mengacu kepada standar pelayanan minimum bidang pendidikan.

 

 

Pasal 21

 

(1)      Buku teks pelajaran yang memiliki standar mutu baik, digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan rapat guru dengan pertimbangan Komite Sekolah, serta :

  1. memiliki penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)[I29]  untuk buku teks berskala nasional; dan
  2. merupakan buku teks hasil rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

(2)      Buku teks pelajaran tidak digunakan lagi oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah apabila ada perubahan standar nasional atau dinyatakan tidak layak lagi oleh pejabat yang berwenang[a30] .

(3)      Satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaannya.

(4)      Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan wajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah.

(5)      Pengadaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dananya dapat berasal dari hibah, subsidi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

 

 

 

BAB VIII

KURIKULUM PENDIDIKAN

Pasal 22

 

(1)      Kurikulum satuan pendidikan mencakup 3 (tiga) unsur,[a31]  yaitu: Kurikulum Universal, Kurikulum Nasional, dan Kurikulum Lokal.

(2)      Kurikulum universal ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(3)      Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen Agama.

(4)      Kurikulum lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Kediri.

 

 

Pasal 23

 

(1)      Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)[a32]  merupakan kurikulum yang bersifat operasional dan disusun serta dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mengacu kepada kerangka dasar dan struktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta berbasiskan kompetensi.

(2)      Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan sesuai dengan relevansi dan kompetensi oleh satuan pendidikan masing-masing, bersama dengan komite sekolah/madrasah dan dibawah koordinasi dinas/instansi terkait.

(3)      Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan atas standar kompetensi kelulusan dan kompetensi dasar pada setiap tingkatan dan/atau semester dengan memperhatikan perkembangan peserta didik.

(4)      Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dimungkinkan[a33]  untuk menambah bahan belajar sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing.

 

 

 

BAB IX

MANAJEMEN PENDIDIKAN TERPADU

Pasal 24

 

(1)      Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat digabungkan dalam 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan pendidikan khusus dalam 1 (satu) manajemen terpadu.

(2)      Penyelenggaraan satuan pendidikan dalam 1 (satu) manajemen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD/SDLB/MI, SMP, SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, dikoordinasikan dan diatur oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama sesuai kewenangan masing-masing.

(3)      Satuan Pendidikan Menengah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang terakreditasi dalam upaya meningkatkan program keahlian tertentu setara DI, DII atau DIII dalam satu manajemen terpadu.

(4)      Penyelenggaraan kerjasama Satuan Pendidikan Menengah dengan Perguruan Tinggi dalam satu managemen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(5)      Persyaratan peserta didik, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, pembiayaan, pengelolaan, pengawasan, dan akreditasi pada satuan pendidikan dalam 1 (satu) manajemen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan.

 

 

BAB X

PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 25

 

(1)      Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal.

(2)      Satuan Pendidikan Khusus untuk peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Non Formal.

 

 

Bagian Kedua

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 26

 

(1)      Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

(2)      Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa [a34] :

  1. program percepatan;
  2. program pengayaan; atau
  3. gabungan program percepatan dan program pengayaan.

(3)      Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :

  1. kelas biasa (kelas inklusif)[I35] ;
  2. kelas khusus;
  3. satuan pendidikan khusus; dan/atau
  4. pelayanan pendidikan khusus yang terintegrasi dalam sistem satuan kredit semester (SKS).[I36] 

 

<span style="color: #